.png)
Sergap24.info.Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertajuk “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah”. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (16/7/2026).
FGD dibuka secara resmi oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, didampingi Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, dan Sekretaris Daerah Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom. Turut hadir Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar mewakili Kapolres Takalar, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, serta camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, seluruh unsur Forkopimda diminta terus memperkuat koordinasi, meningkatkan deteksi dini, serta membangun sistem berbagi informasi guna mengantisipasi berbagai potensi konflik sosial.
Menurutnya, forum komunikasi seperti FGD perlu dilaksanakan secara rutin, terstruktur, dan terpadu agar setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini, dianalisis bersama, dan segera ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap perkembangan informasi, terutama di media sosial, yang kerap memicu kesalahpahaman akibat informasi yang belum terverifikasi.
“Daerah yang aman akan menciptakan pembangunan yang berjalan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Daeng Manye saat membuka kegiatan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, menjelaskan bahwa FGD menjadi wadah memperkuat sinergi fungsi intelijen antara Kesbangpol, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, dan seluruh pemangku kepentingan. Tiga agenda utama yang dibahas meliputi penguatan koordinasi intelijen terpadu, pemetaan potensi konflik sosial di seluruh kecamatan, serta penyusunan strategi pencegahan konflik yang lebih efektif.(TS)
