(Ads) Butuh Bantuan Hukum :
.png)
Ketapang, Sergap24.info –
Keberadaan serta realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina di Kabupaten Ketapang mulai dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat. Ketua IWO-I (Ikatan Wartawan Online Indonesia) Kabupaten Ketapang, Mustakim, bersama Ketua DPC LAKI Ketapang, Asri Ruslan, menilai kontribusi CSR Pertamina di daerah masih belum terlihat maksimal.
Menurut mereka, di tengah banyaknya perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan yang mulai didorong untuk aktif mendukung pembangunan daerah, keberadaan program CSR Pertamina justru dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang.
“Selama ini kami mempertanyakan sudah sejauh mana keberadaan dan realisasi CSR Pertamina di Ketapang. Sementara perusahaan-perusahaan lain sudah mulai diarahkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah sebagaimana yang diwacanakan Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si bersama Wakil Bupati Jamhuri, SH,” ujar Mustakim.
Selain persoalan CSR, mereka juga menyoroti sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai masih memiliki banyak celah pengawasan. Padahal, menurut mereka, sistem distribusi BBM Pertamina saat ini telah dilengkapi teknologi digital seperti GPS, sensor armada, hingga monitoring distribusi dari hulu ke hilir.
Namun dalam praktiknya, pengawasan tersebut dinilai belum berjalan optimal sehingga masih menimbulkan berbagai dugaan penyimpangan di lapangan.
“Sistem digital Pertamina sebenarnya sudah canggih, mulai dari GPS armada hingga monitoring distribusi. Tetapi faktanya di lapangan masih banyak yang dipertanyakan. Artinya pengawasan dan eksekusi kontrol belum maksimal,” kata Asri Ruslan.
Ia juga menyoroti keterlibatan pihak ketiga dalam rantai distribusi BBM, seperti transporter maupun subkontraktor, yang dinilai membuka peluang terjadinya penyimpangan distribusi atau praktik yang kerap disebut masyarakat sebagai “kencing di jalan”.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat maupun negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Pertamina belum memberikan keterangan resmi terkait pertanyaan mengenai realisasi CSR maupun sorotan terhadap sistem pengawasan distribusi BBM di Kabupaten Ketapang.
