(Ads) Butuh Bantuan Hukum :
.png)
MASOHI, Sergap24.info —
Masyarakat adat Negeri Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah, meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, khususnya terkait persoalan lahan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara serius.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan masyarakat adat Negeri Tananahu saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Maluku Tengah, Kamis (24/9/26), dalam aksi itu di Pimpin langsung Raja Negeri Tananahu, Ny. Yulia Awayakuane, didampingi beberapa Perwakilan dari LSM yakni Pukat Seram dan Aktivis GMKI.
Para Perwakilian Masyarakat Negeri Tananahu bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah, Mereka berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog bersama masyarakat adat untuk mencari solusi atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama.
Dalam penyampaiannya, Raja Negeri Tananahu, meminta Sekda Maluku Tengah menerima dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, meskipun Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tidak berada di tempat.
“Kami minta kepada Pak Sekda hari ini, walaupun Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak ada, agar Pak Sekda sebagai Sekda Maluku Tengah menerima kami, mendengar aspirasi kami dan bagaimana kami harus berdialog bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, sebelumnya masyarakat telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan yang dihadapi masyarakat disebut telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Namun, masyarakat mengaku hingga kini belum melihat adanya langkah serius dalam penyelesaian persoalan tersebut.
“Dan sampai hari ini kami tidak pernah melihat bahwa ada perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kami,” katanya.
Khawatir Persoalan Makin Besar
Masyarakat juga menyinggung rencana aktivitas PTPN yang disebut akan mulai berjalan pada Oktober mendatang. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat kembali mendatangi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami datang ke hadapan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi sebelum masalah itu terjadi lebih besar,” ujarnya.
Ia meminta Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Maluku Tengah dapat duduk bersama masyarakat adat Negeri Tananahu guna mencari penyelesaian terhadap persoalan tersebut.
“Kami minta Pak Sekda bersama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk dapat menyelesaikan persoalan ini bersama dengan masyarakat adat Negeri Tananahu,” tegasnya.
Dokumen Telah Diserahkan
Perwakilan masyarakat tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Maluku Tengah terkait persoalan yang dihadapi.
Ia menyebut, dalam pertemuan sebelumnya bersama Wakil Bupati dan kuasa hukum, dirinya diminta menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Saya juga kasih dokumen, Pak, sebagaimana yang saya juga sudah kasih kepada Pak Sekda,” katanya.
Namun, ia mengaku kecewa karena berbagai upaya dan dokumen yang telah disampaikan masyarakat belum menghasilkan penyelesaian yang diharapkan.
Minta Aspirasi Segera Ditindaklanjuti
Sebagai bagian dari pemerintah negeri, ia menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan suara masyarakat adat dan segera mengambil langkah penyelesaian.
“Saya memohon kepada Pak Sekda untuk menyampaikan kepada Bupati Maluku Tengah dan Pak Wakil Bupati agar dapat menerima aspirasi kami dan saya berharap untuk dilanjutkan secepatnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan menimbulkan korban.
“Jangan sampai ada lagi tumpah darah, tumpah air mata dan pengorbanan di tengah-tengah negeri kami,” pungkasnya.
