(Ads) Butuh Bantuan Hukum :
.png)
Masohi, Sergap24.info —
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menegaskan harapannya agar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Pleno Semester I Tahun 2026 TPAKD Maluku Tengah, Jumat (17/04/2026), di Operation Room Lantai 3 Kantor Bupati.
Bupati menekankan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus menjadi fokus bersama. “Masyarakat tidak hanya butuh akses layanan keuangan, tetapi juga pemahaman soal manfaat, risiko, serta kemampuan memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menyebut peran perbankan dan lembaga jasa keuangan sangat vital dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Apresiasi disampaikan kepada seluruh lembaga perbankan yang telah berkontribusi melalui program pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui Rapat Pleno ini, Bupati berharap seluruh anggota TPAKD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja sekaligus memetakan tantangan yang masih dihadapi. “Dari proses ini harus lahir langkah strategis yang lebih terarah, inovatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret,” tegasnya.
Zulkarnain menegaskan, sinergi kuat antar anggota TPAKD merupakan kunci utama memperluas akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Maluku Tengah. Tanpa kerja sama solid, inklusi keuangan berkelanjutan akan sulit tercapai.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Maluku atas inisiasi Rapat Pleno TPAKD Semester I Tahun 2026. Peran OJK dinilai strategis dalam mendorong kolaborasi pemangku kepentingan dan memperkuat ekosistem keuangan daerah yang inklusif.
Kegiatan ini dihadiri Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, staf ahli bupati, jajaran TPAKD, serta perwakilan instansi, BUMN, dan BUMD di Maluku Tengah. Seluruh pihak menyatakan komitmen bersama mendorong percepatan akses keuangan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok rentan sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
