(Ads) Butuh Bantuan Hukum :
.png)
TATAKARYA , Sergap24, Info– Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini, SMPN 1 Tatakarya menjadi sorotan setelah menetapkan biaya penebusan seragam batik, pakaian olahraga, dan atribut sekolah sebesar Rp 450.000 per siswa. Kebijakan ini memicu gelombang protes dari wali murid yang merasa terbebani.
Ironisnya, penetapan harga tersebut diduga dilakukan secara sepihak tanpa transparansi yang jelas. Ketua Komite SMPN 1 Tatakarya, Solikhin, melontarkan pernyataan mengejutkan. Meski mengakui hadir dalam rapat penetapan harga, ia mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengadaan barang maupun penentuan vendor konveksi.
"Saya memang ikut rapat penetapan harga, tapi soal siapa yang mengerjakan (konveksi) dan bagaimana pengadaannya, saya tidak tahu-menahu. Kami tidak dilibatkan di sana," ujar Solikhin saat dikonfirmasi.
Ketidakterlibatan komite dalam proses pengadaan ini memperkuat dugaan adanya "main mata" antara pihak sekolah dengan pihak ketiga demi meraup keuntungan pribadi. Padahal, berdasarkan Permendikbudristek No. 50 Tahun 2022, sekolah dilarang keras mewajibkan wali murid membeli seragam di sekolah, apalagi menjadikannya sebagai ladang bisnis.
Sejumlah wali murid yang enggan disebutkan namanya menyatakan keberatan mereka. Menurut mereka, harga Rp 450 ribu untuk batik dan baju olahraga tergolong sangat mahal dibandingkan harga pasar.
"Kami merasa terjepit. Harganya tidak masuk akal untuk ukuran sekolah negeri, tapi kami takut anak kami dibeda-bedakan kalau tidak menebus seragam itu," ungkap salah satu wali murid dengan nada kecewa
.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala SMPN 1 Tatakarya belum memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme penunjukan konveksi dan dasar hukum yang digunakan untuk memungut biaya tersebut di tengah larangan ketat praktik pungli di sekolah.
Kasus ini kini menjadi bola panas. Dinas Pendidikan setempat diharapkan segera turun tangan untuk mengaudit aliran dana seragam tersebut guna memastikan tidak ada hak siswa yang dikorbankan demi keuntungan oknum sekolah.(Tim/Davi/Andre)
