GMBI : Pemerintahan Lampung Tengah adalah Pemerintah yang Gagal !!!!!

(Ads) Butuh Bantuan Hukum :

Lampung Tengah, Sergap24, info-

Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menilai selama kurang lebih satu tahun kepemimpinan Bupati, dan Wakil, belum melihatkan hasil program kenerja, bahkan gagal dalam menyelesaikan beberapa konflik di tengah masyarakat.

Salah satu element masyarakat yang menyuarakan adalah Gerakan Masyrakat Bawah lndonesia, (GMBI) Lamteng di bawah Komando Djunaidi sebagai Ketua GMBI Lamteng.

"Ardito telah gagal menepati sumpah janjinya sebagai Bupati, dan Plt.Bupati, I Komang Koheri hanya mampu datang, resmi, dan menggelar kegiatan seremoni, yang tidak ada azas manfaatnya bagi masyarakat. Tetapi persoalan, dan konflik agraria, sengketa lahan, atau konflik sosial horizontal yang berkepanjangan. Dan kegagalan administratif sering kali diikuti oleh masalah terjerat kasus korupsi terkait pemerasan pengisian jabatan, yang mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintah daerah," ungkap Djunaidi, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, dampak dari seorang pemimpin gagal menyelesaikan masalah di masyarakat, adalah ketidakstabilan wilayah, keresahan masyarakat, potensi memicu kekerasan, dan penurunan solidaritas sosial. Kemudian, berdampak dimana masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah yang dianggap abai atau tidak mampu menangani masalah.

"Pertatanyaannya, mengapa hal itu terjadi, karena pemimpin tidak memiliki rumus penyelesaian yang efektif, yang menyebabkan konflik tidak akan pernah benar-benar terselesaikan," tukasnya.

Oleh sebab itu lanjut Ketua GMBI Lamteng ini menyebut pembangunan dan roda ekonomi akan staknan di segala aspek, dan roda pemerintahan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. "Bahkan saya meragukan I Komang Koheri dalam memimpin Kab.Lamteng ke depan, dimana ASN di lingkup Pemkab, menjadi terbagi-bagi menjadi kelompok pro dan kontra.

"Kegagalan itu umumnya berakar dari komunikasi yang buruk antara pemerintah dan warga, kebijakan yang tidak partisipatif, serta lambatnya respons pemerintah terhadap konflik yang mencuat," pungkasnya.

(Red)