.png)
KETAPANG, SERGAP24.INFO — Pernyataan Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., yang menegaskan tidak adanya instruksi dari pimpinan daerah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghindari konfirmasi awak media, menjadi pengingat penting bagi seluruh pejabat publik mengenai kewajiban memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam pemberitaan Media Berita Nasional pada 9 Oktober 2026, Jamhuri menyatakan bahwa OPD terkait seharusnya tidak diam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Ia juga menyampaikan akan meneruskan persoalan tersebut kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti.
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian serius. Jika memang tidak ada instruksi untuk menghindari wartawan, pertanyaan berikutnya adalah mengapa konfirmasi mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik masih berpotensi tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan menyeluruh.
Jangan sampai keterbukaan hanya berhenti pada pernyataan.
Pejabat publik perlu memahami bahwa konfirmasi media bukanlah gangguan terhadap jalannya pemerintahan. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, mengawasi penggunaan anggaran negara, serta mendorong agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan keterbukaan ini juga berkaitan dengan pemberitaan mengenai pembangunan Puskesmas Tumbang Titi, khususnya dugaan ketidaksesuaian material dengan gambar kerja atau spesifikasi teknis.
Dugaan tersebut perlu ditelusuri secara objektif melalui pemeriksaan lapangan, penelaahan dokumen kontrak, serta pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil nantinya benar-benar berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, rencana Wakil Bupati Ketapang untuk meneruskan persoalan ini kepada Inspektorat perlu diikuti dengan langkah konkret. Publik berhak mengetahui apakah pemeriksaan akan dilakukan, bagaimana proses tindak lanjutnya, serta tindakan apa yang akan diambil apabila ditemukan pelanggaran.
Keterbukaan informasi bukanlah kemurahan hati pejabat, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Sikap responsif juga tidak cukup ditunjukkan melalui pesan singkat atau pernyataan di hadapan media. Masyarakat membutuhkan jawaban yang relevan, data yang dapat diverifikasi, serta tindak lanjut yang jelas terhadap setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Sergap24.info mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang memastikan seluruh OPD menjalankan komunikasi publik secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Kritik dan pertanyaan dari media seharusnya dijawab dengan penjelasan berdasarkan fakta, bukan dibiarkan tanpa kepastian.
Apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, persoalan tersebut perlu diperiksa secara objektif dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar menyampaikan pernyataan. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang berani memberikan penjelasan, bersedia menjalani pemeriksaan, dan bertanggung jawab atas penggunaan setiap rupiah uang negara.
Kini, publik menantikan tindak lanjut nyata atas pernyataan Wakil Bupati Ketapang tersebut, termasuk langkah Inspektorat dalam menindaklanjuti persoalan yang disampaikan serta komitmen seluruh OPD untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan pemberitaan Media Berita Nasional yang dirujuk. Konfirmasi langsung kepada Wakil Bupati Ketapang, Inspektorat, OPD terkait, dan pihak pelaksana pembangunan perlu diupayakan untuk melengkapi pemberitaan. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis maupun pelanggaran lainnya tidak dapat dinyatakan sebagai fakta final sebelum didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
SERGAP24.INFO — Kritis Mengawal Pembangunan, Berpihak pada Kepentingan Publik.
