(Ads) Butuh Bantuan Hukum :
.png)
LAMPUNG UTARA , Sergap24, Info– Musim tanam sudah di depan mata, tapi di gudang petani Lampung Utara yang ada cuma kekosongan. Pupuk subsidi langka. Harga di kios gelap melambung. Dan yang paling menusuk, janji “pupuk mudah, murah, dan gampang didapat” kini terasa seperti candaan pahit.
Di tengah keluhan itu, suara lantang datang dari Laskar Lampung Indonesia Lampura. Ketuanya, Adi Candra, tak mau lagi main halus.
“Petani itu dituntut produksi naik, tapi pupuknya saja susah. Ini bukan kelangkaan biasa. Ini kegagalan distribusi,” katanya, Minggu [17/5/2026].
*Dari Janji Politik ke Antrian Kosong*
Adi Candra membuka dengan pertanyaan yang menggema di sawah-sawah Lampura, mana janji politik dulu?
“Mana janji politik dulu yang katanya pupuk mudah didapatkan, murah, dan mudah didapatkan? Sekarang yang ada petani kelabakan,” ujarnya menyindir.
Keluhan itu bukan tanpa alasan. Hampir seluruh wilayah Lampura mengalami hal yang sama. Pupuk subsidi hilang dari kios resmi. Kalau pun muncul, harganya jauh di atas HET. Bagi petani kecil, itu sama saja dengan dipaksa berhenti bertani.
*Subsidi atau Ladang Bancakan?*
Di balik angka RDKK dan by name by address, Adi Candra mencium bau permainan. Ia menduga ada oknum yang sengaja memanfaatkan celah distribusi untuk meraup untung.
“Bukankah pupuk ini untuk petani? Jangan sampai diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Kalimat “ladang bancakan” yang ia pakai bukan tanpa dasar. Ketika pengawasan Pemda longgar, subsidi 140 triliun rupiah setahun itu rawan bocor. Yang rugi bukan negara di atas kertas, tapi petani di lapangan yang tanamannya menguning karena kekurangan unsur hara.
*Waktunya APH Masuk, Bukan Cuma Catat Laporan*
LLI Lampura tak berhenti di kritik. Mereka menuntut pembentukan tim khusus untuk membongkar rantai distribusi dari hulu ke hilir. Tujuannya jelas: cari siapa aktor intelektualnya.
“Penebusan pupuk wajib pakai RDKK, by name by address. Kalau distributor berani main-main, APH harus langsung bertindak. Jangan tunggu petani makin terpuruk,” kata Adi.
Baginya, pupuk subsidi bukan sekadar barang dagangan. Ini soal ketahanan pangan, soal apakah Indonesia benar-benar bisa swasembada atau hanya jago retorika.
“Jangan main-main dengan hajat hidup orang banyak. Tindak tegas pelaku, jangan cuma jadi penonton!” tutupnya.
Di Lampung Utara hari ini, sawah butuh air dan pupuk. Tapi yang lebih mendesak adalah keberanian negara untuk membongkar siapa yang bermain di balik kelangkaan. Karena kalau tidak, yang mati bukan cuma tanaman. Kepercayaan petani pada negara juga ikut layu.
