.png)
Sergap24.info.Takalar-Pelaksanaan program renovasi rumah tahun anggaran 2025 dengan program BSPS di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, salah satu penerima manfaat bantuan renovasi rumah dengan nilai fantastis sebesar Rp120 juta diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdomisili di Jl Ashar Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar Sulawesi Selatan kini sorotan publik. Selasa,(3/3/2026)
Bantuan yang menyasar hunian di jantung Ibu Kota Kabupaten Takalar ini memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan program bantuan stimulan perumahan biasanya diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan ekonomi, sementara PNS dianggap memiliki penghasilan tetap dan jaminan kesejahteraan dari negara.
Nilai Bantuan di Atas Rata-Rata
Berbeda dengan skema bantuan stimulan pada umumnya yang berkisar di angka puluhan juta, bantuan sebesar Rp120 juta ini dikategorikan sebagai bantuan skala besar. Berdasarkan pantauan di lokasi, pengerjaan fisik bangunan di Kelurahan Sombalabella tersebut telah mulai menunjukkan progres signifikan guna memastikan standar rumah layak huni bagi penerimanya.
Pihak terkait menyebutkan bahwa penentuan penerima bantuan telah melalui proses verifikasi. Namun, keterlibatan seorang aparatur sipil dalam daftar penerima bantuan sosial perumahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria urgensi dan ketepatan sasaran sesuai petunjuk teknis (Juknis) anggaran tahun 2025.
Dampak bagi masyarakat sekitar
Warga di Kecamatan Pattallassang berharap agar pemerintah daerah maupun instansi terkait memberikan klarifikasi transparan mengenai dasar penunjukan tersebut. Hal ini dinilai penting untuk menghindari kecemburuan sosial, mengingat masih banyak warga non-PNS di wilayah Takalar yang tinggal di rumah tidak layak huni namun belum tersentuh bantuan serupa.
“Kami berharap ada keadilan dalam distribusi bantuan. Jika seorang PNS bisa mendapatkan bantuan sebesar itu, seharusnya kriteria kelayakannya dibuka secara transparan kepada publik agar tidak menjadi polemik,” ujar salah satu tokoh pemuda setempat yang enggan disebutkan namanya.
Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Takalar tentang adanya PNS yang menjadi penerima bantuan bedah rumah beliau mengatakan, "Saya juga heran kalau bisa lolos nanti kami kroscek juga datanya,"jawabnya. (Ts)
