.png)
Kayong Utara, Sergap24.info –
Aktivitas pengeboman dan penimbunan laut yang terjadi di Pulau Penebang, Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, menuai keresahan dari masyarakat setempat. Warga mengaku kondisi kampung mereka kini mulai “kacau balau” akibat dampak aktivitas tersebut.
Berdasarkan keterangan warga yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, Minggu (16/2/2026), setiap satu kali pengeboman menghasilkan ribuan ton material batu dan tanah. Material tersebut digunakan untuk menimbun laut hingga membentuk daratan permanen.
“Dalam satu hari, ribuan ton material batu dan tanah bisa menimbun hampir satu kilometer lautan dan berubah menjadi daratan,” ungkap salah seorang warga.
Terlihat di lokasi, pipa paralon berwarna kuning dipasang sebagai pembatas area penimbunan. Setelah satu titik selesai ditimbun, pipa tersebut dipindahkan ke titik berikutnya. Proses ini dilakukan berulang hingga permukaan pulau diratakan sesuai dengan pondasi yang direncanakan.
Sejumlah kontraktor disebut terlibat dalam proyek tersebut dengan mempekerjakan ribuan karyawan. Warga memperkirakan tenaga kerja yang terserap mencapai sekitar 5.000 orang, baik dari dalam daerah maupun luar Kabupaten Kayong Utara. Namun, masyarakat setempat menilai sebagian besar pekerja didatangkan dari luar daerah.
“Kalau dulu kami gampang cari ikan, sekarang sudah susah. Laut tempat kami mencari nafkah sudah banyak berubah,” ujar warga lainnya.
Menurut mereka, tidak semua masyarakat lokal memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam proyek tersebut, khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan pengeboman dan perataan laut. Di sisi lain, aktivitas pengeboman dinilai berbahaya dan mengancam keselamatan warga karena getarannya cukup tinggi dan terasa hingga permukiman.
Informasi mengenai aktivitas pengeboman di Pulau Penebang juga disebut telah viral di berbagai media sosial, seperti Facebook dan YouTube. Warga menyebut, setiap hari bahkan malam hari, aktivitas tersebut terus berlangsung.
Selain berdampak terhadap mata pencaharian nelayan, warga juga mempertanyakan sejauh mana keberadaan perusahaan, termasuk PT Dharma Inti Bersama, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Penebang.
“Masyarakat berharap pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, memperhatikan nasib kami. Jangan sampai masyarakat Pulau Penebang dikorbankan demi keuntungan para kontraktor,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah terkait keluhan masyarakat tersebut.
