(Ads) Butuh Bantuan Hukum :
.png)
Sergap24, info-,LAMPUNG UTARA – Dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah dalam proses pengajuan pinjaman perbankan mencuat di wilayah Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Seorang warga bernama Emyati, istri dari N.H., mengaku dirugikan setelah mengetahui sertifikat tanah miliknya diduga telah dijadikan agunan pinjaman di BRI Unit Kotabumi, yang berada di depan Taman Sahabat, tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dirinya.
Berdasarkan keterangan Emyati, persoalan bermula ketika sertifikat tanah miliknya dititipkan kepada seseorang berinisial E karena adanya urusan pinjaman uang pribadi.
Namun, Emyati mengaku tidak pernah memberikan izin kepada E untuk mengalihkan, menggunakan, ataupun menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak perbankan.
Belakangan, Emyati justru mengetahui bahwa sertifikat tanah tersebut diduga telah diagunkan melalui proses pengajuan pinjaman di BRI Unit Kotabumi. Dalam proses tersebut, muncul nama M yang disebut sebagai perantara atau calo pengajuan pinjaman.
Persoalan semakin mencuat ketika pinjaman tersebut memasuki masa jatuh tempo. Emyati mengaku ditagih oleh seorang petugas bank berinisial R terkait kewajiban pembayaran pinjaman tersebut.
Merasa tidak pernah mengajukan maupun menerima pinjaman dari BRI, Emyati mempertanyakan dasar hukum munculnya kewajiban tersebut. Ia juga menyatakan keberatan apabila sertifikat tanah miliknya digunakan sebagai agunan tanpa persetujuan yang sah.
Emyati menegaskan bahwa sertifikat tersebut awalnya hanya dititipkan kepada E untuk kepentingan pinjaman uang pribadi, bukan untuk digunakan sebagai jaminan kredit perbankan.
Atas kejadian tersebut, Emyati menuntut agar sertifikat tanah miliknya dikembalikan serta meminta penjelasan secara terbuka mengenai identitas debitur, proses pengajuan kredit, dokumen persetujuan, dan dasar penggunaan sertifikat sebagai jaminan.
Dugaan Penyimpangan Prosedur Kredit Perlu Diusut
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana proses pengajuan pinjaman dapat berlangsung apabila benar sertifikat yang digunakan sebagai agunan bukan diserahkan oleh pemiliknya dengan persetujuan yang sah.
Apabila benar terdapat penggunaan dokumen atau pengagunan tanah tanpa persetujuan pemilik, persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai sengketa pinjam-meminjam biasa.
Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian proses pengajuan kredit, termasuk pihak yang mengajukan, perantara, verifikasi identitas, persetujuan pemilik jaminan, hingga prosedur administrasi perbankan.
Publik juga berhak mengetahui apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan dan ketentuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), apabila fasilitas yang dimaksud memang merupakan pinjaman KUR.
Dasar Hukum dan Potensi Konsekuensi
Secara hukum, persoalan ini perlu ditelaah berdasarkan sejumlah ketentuan, antara lain:
1. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya ketentuan mengenai kewenangan pemberi Hak Tanggungan dan prosedur pembebanan jaminan atas tanah.
2. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 2 mengenai prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan.
3. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Apabila ditemukan unsur pemalsuan dokumen, penipuan, atau penggelapan, penyidik dapat mengkaji ketentuan pidana yang relevan berdasarkan fakta dan alat bukti.
4. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sepanjang hubungan hukum dan kedudukan para pihak memenuhi unsur yang diatur dalam undang-undang tersebut.
5. Ketentuan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, transparan, serta menyampaikan pengaduan atas dugaan kerugian.
Minta Klarifikasi BRI dan Aparat Penegak Hukum
Atas persoalan ini, pihak BRI Unit Kotabumi diharapkan memberikan klarifikasi mengenai proses pengajuan pinjaman, identitas debitur, dokumen yang digunakan, serta bagaimana sertifikat tanah tersebut dapat diterima sebagai agunan.
Petugas bank berinisial R dan pihak-pihak yang disebut dalam keterangan Emyati juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan agar persoalan ini dapat diketahui secara objektif.
Emyati menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum guna memperoleh kepastian hukum, meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat, serta memperjuangkan pengembalian hak atas sertifikat tanah miliknya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa proses penyaluran kredit, termasuk KUR, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai program pembiayaan yang seharusnya membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan hukum akibat dugaan penyalahgunaan dokumen dan kewenangan.
Tim Pwri Lampung
