.png)
SERGAP24.INFO – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, melantik empat Kepala Pemerintah Negeri Administratif sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepada empat Kepala Pemerintah Negeri Administratif lainnya di Kecamatan Kepulauan Banda.
Prosesi pelantikan dan penyerahan SK tersebut berlangsung pada 12 November 2026, bertempat di Lapangan Negeri Wailing Spanciby, Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
Empat Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang dilantik masing-masing berasal dari Negeri Administratif Merdeka, Pulau Ay, Pulau Rhun, dan Lonthoir.
Sementara itu, SK perpanjangan masa jabatan diserahkan kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif Comb ir Casestoren, Wailing Spanciby, Boiyauw, dan Pulau Hatta.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Maluku Tengah beserta Ibu Maureen Vivian Lawalata, Dr. Betty Epsilon Idroos, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, Camat Banda dan Camat Kepulauan Banda beserta unsur Forkopimcam, para kepala pemerintah negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat.
Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain Awat Amir menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala pemerintah negeri yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Menurutnya, pemerintah negeri merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seorang kepala pemerintah negeri dituntut mampu membangun komunikasi yang baik, mengayomi seluruh warga tanpa membeda-bedakan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, demokratis, dan berkeadilan.
Bupati juga menekankan empat hal penting yang harus menjadi perhatian para kepala pemerintah negeri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pertama, menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat. Ia mengingatkan agar perbedaan kepentingan, persoalan adat, maupun dinamika politik tidak sampai memecah persaudaraan di tengah masyarakat.
"Kita harus menjadikan negeri sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat. Persatuan dan kerukunan harus tetap dijaga," pesannya.
Kedua, pengelolaan pemerintahan dan keuangan negeri harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Bupati mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, serta setiap anggaran harus digunakan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat dan pembangunan negeri.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ketiga, menghadirkan pelayanan publik yang cepat, adil, dan tidak diskriminatif. Kepala pemerintah negeri diharapkan mudah ditemui, bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Keempat, menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat serta budaya Banda. Menurut Bupati, kekayaan sejarah, adat istiadat, dan potensi negeri-negeri di Kepulauan Banda merupakan warisan berharga yang harus terus dirawat dan dikembangkan sebagai kekuatan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa setiap negeri di Kabupaten Maluku Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang. Karena itu, para kepala pemerintah negeri didorong tidak hanya menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga menghadirkan inovasi dan terobosan sesuai kebutuhan serta karakteristik masyarakat masing-masing.
Ia berharap pemerintahan negeri dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Maluku Tengah yang berdaya saing, sejahtera, rukun, dan damai.
"Semoga amanah ini membawa kemajuan bagi negeri, Kecamatan Banda, dan Kabupaten Maluku Tengah yang kita cintai," tutup Bupati.
Pelantikan dan penyerahan SK perpanjangan masa jabatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan negeri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan dan pelestarian adat budaya di wilayah Kepulauan Banda.
