• Jelajahi

    Copyright © Sergap24
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Halaman

    Bupati dan DPRD Malteng Perkuat Komitmen Perangi Korupsi Bersama KPK

    Jumat, 20 November 2026, November 20, 2026 WIB Last Updated 2026-11-20T00:04:04Z
    masukkan script iklan disini
    (Ads) Butuh Bantuan Hukum :


    MALUKU TENGAH, SERGAP24.INFO – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis (19/11/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Men Carl Haurissa, Wakil Ketua DPRD Zeth Latukarlutu dan Arman Mualo, Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis. 

    Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas.
    Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi ruang penyamaan persepsi dan komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan serta mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
    Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
    Komitmen tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan bersama oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
    Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa keikutsertaan Bupati bersama jajaran pemerintah daerah merupakan bagian dari komitmen Pemkab Maluku Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
    Menurutnya, pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial maupun sebatas pemenuhan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
    “Penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi. Setiap perangkat daerah harus memastikan pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Rahmat.

    Rahmat juga menyampaikan bahwa komitmen yang telah dibangun dalam rakor tersebut harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Komitmen ini perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret di masing-masing perangkat daerah, mulai dari penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat,” tambahnya.
    Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr. Setya Nugraja, S.E., M.I.B.A., serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan, S.Si., M.P.

    Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Maluku Tengah menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
    Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini