.png)
KETAPANG,Sergap24.info —
Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., mempertanyakan transparansi dan realisasi dana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut mencapai Rp60 miliar.
Dana tersebut terdiri dari bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.
Achmad Sholeh mempertanyakan alokasi kedua anggaran tersebut, khususnya terkait bagian dana yang diperuntukkan bagi Kabupaten Ketapang. Ia mengaku hingga kini belum memperoleh informasi yang jelas mengenai distribusi dan realisasi anggaran tersebut.
“Ke mana anggaran Rp40 miliar yang diberikan oleh Presiden itu? Untuk kabupaten mana?” tegas Achmad Sholeh.
Menurutnya, masyarakat Ketapang berhak mengetahui secara terbuka peruntukan, distribusi, serta realisasi anggaran penanganan karhutla tersebut. Terlebih, Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan karhutla dengan jumlah titik api yang cukup tinggi.
Achmad Sholeh juga mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran penanganan karhutla tidak menjadi tidak jelas setelah kondisi kebakaran mulai mereda.
“Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” tegasnya.
Ia meminta media dan masyarakat turut mengawal penggunaan anggaran tersebut serta mempertanyakannya secara kritis. Menurutnya, transparansi diperlukan agar dana yang telah dialokasikan tidak berhenti sebatas angka di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diketahui manfaatnya bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
