• Jelajahi

    Copyright © Sergap24
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Halaman

    Dana BOK Puskesmas Sukadana Rp434,7 Juta Disetor ke Kasda, Bagaimana Status Hukumnya?

    Redaksi
    Sabtu, 10 Oktober 2026, Oktober 10, 2026 WIB Last Updated 2026-10-09T18:49:13Z
    masukkan script iklan disini
    (Ads) Butuh Bantuan Hukum :

    KAYONG UTARA, Sergap24.info – 

    Penyetoran dana sebesar Rp434.737.000 ke kas daerah terkait temuan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukadana Tahun Anggaran 2023–2024 menjadi sorotan publik. Masyarakat kini mempertanyakan tindak lanjut hukum atas pengembalian dana tersebut.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kayong Utara, Tengku Rosihan Anwar, saat dikonfirmasi pada Kamis (8/10/2026), membenarkan adanya penyetoran sebesar Rp434.737.000 ke kas daerah terkait temuan dana BOK tersebut.

    Penyetoran itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai status penanganan kasus, termasuk apakah pengembalian dana tersebut telah diikuti dengan proses hukum lebih lanjut.

    Aktivis Kayong Utara, Abdul Khaliq, menilai pengembalian uang negara tidak serta-merta mengakhiri persoalan apabila dalam pengelolaannya ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

    “Ini pola klasik! Ketahuan, kembalikan uang, lalu kasus dianggap selesai. Enak betul! Rp434.737.000 itu uang untuk kesehatan rakyat Sukadana, bukan uang pribadi yang bisa pinjam-kembalikan!” tegas Abdul Khaliq.

    Ia juga merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

    “Jangan harap dengan menyetor Rp434 juta ke kas daerah, persoalan hukumnya otomatis hilang. Jika memang terdapat unsur korupsi dalam pengelolaan dana BOK Puskesmas Sukadana, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

    Abdul Khaliq mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Ketapang dan Polres Kayong Utara, untuk memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan dana BOK tersebut.

    Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara berjalan, termasuk status penyelidikan atau penyidikan serta langkah hukum yang telah dilakukan.

    “Kami menagih komitmen aparat penegak hukum. Dana BOK Puskesmas Sukadana Tahun 2023–2024 ini sudah menjadi perhatian. Sekarang dana tersebut disebut telah dikembalikan. Lantas, bagaimana status hukumnya? Kami berharap penanganannya dilakukan secara transparan dan tuntas,” katanya.

    Pengembalian dana ke kas daerah menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang, termasuk mengenai dasar penyetoran, hasil pemeriksaan, serta ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam pengelolaan anggaran tersebut.

    Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dalam bahan pemberitaan ini mengenai perkembangan resmi penanganan hukum atas temuan dana BOK Puskesmas Sukadana tersebut.

    Publik Kayong Utara kini menantikan penjelasan dari pihak terkait agar persoalan penyetoran Rp434.737.000 itu menjadi terang dan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

    Uang negara dikembalikan, kejelasan hukum tetap dinantikan.

    Penulis: Subyharjo
    Tim Investigasi Sergap24-Info Kalbar


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini