(Ads) Butuh Bantuan Hukum :
.png)
Lampug Utara, Sergap24 , Info– Tumpukan sampah menggunung di Jl. Punai Jaya No 25/A, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, kembali menjadi bukti lambannya penanganan kebersihan di Lampung Utara. Lokasi ini berada tepat di belakang rumah dinas Ketua DPRD setempat.
Foto yang diambil warga pada 3 Mei 2026 pukul 14.59 WIB memperlihatkan timbunan sampah plastik, sisa makanan, dan limbah rumah tangga yang berserakan di lahan kosong. Bau menyengat dan potensi penyakit mengintai warga sekitar, khususnya yang tinggal di LK 2 RT 3 Tulung Batusangkar.
Kekecewaan warga memuncak karena respons instansi terkait dinilai hanya sebatas formalitas.
“Dinas terkait kemarin sore hanya terkesan singgah dan numpang foto saja di tempat sampah yang menggunung itu,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kekecewaan makin dalam ketika warga bersama RT setempat berinisiatif gotong royong membersihkan lingkungan. Alih-alih mendapat dukungan penuh, upaya itu justru terhambat birokrasi.
“RT diajak warga gotong royong demi kebersihan lingkungan. Tapi jawabnya nanti harus ada izin dari LK dulu,” katanya.
*Birokrasi Mengalahkan Aksi Nyata*
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik soal keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan dasar warga. Ketika tumpukan sampah sudah mengancam kesehatan lingkungan, proses perizinan berlapis justru menjadi penghalang.
Ironisnya, lokasi pembuangan liar ini berada di belakang rumah dinas pimpinan DPRD. Publik menilai seharusnya pengawasan dan penanganan bisa lebih cepat karena lokasi strategis dan mudah dijangkau.
Jika warga sudah bergerak, seharusnya pemerintah kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Lingkungan Hidup hadir dengan aksi nyata. Bukan datang hanya untuk dokumentasi, lalu pergi tanpa solusi.
*Bupati Diminta Bertindak Tegas*
Warga mendesak Bupati Lampung Utara segera mengevaluasi kinerja instansi yang dinilai lamban dan tidak bertanggung jawab. Tuntutan konkret yang disampaikan:
DLH Lampung Utara- diminta membuat jadwal rutin pengangkutan sampah di titik-titik rawan, bukan hanya saat ada laporan atau kunjungan.
Camat dan Lurah Tanjung Harapan- harus turun langsung memimpin pembersihan dan memotong birokrasi yang menghambat gotong royong warga.
Inspektorat- perlu memeriksa apakah ada kelalaian dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
“Ini pembohongan publik. Warga sudah capek janji-janji. Kalau cuma foto-foto, lebih baik jangan datang,” ujar warga dengan nada kecewa.
Kebersihan lingkungan adalah hak dasar warga yang dijamin undang-undang. Jika pemerintah hadir hanya untuk seremonial, maka kepercayaan publik akan terus terkikis.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, dan DLH Lampung Utara belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menunggu langkah tegas Bupati Lampung Utara untuk memastikan masalah ini tidak lagi menjadi tumpukan janji bersama sampah. (Tim-Pwri Lampura)
