(Ads) Butuh Bantuan Hukum :
.png)
Lampung Utara , Sergap24, Info- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Utara, Arnando Ferdiansyah mengatakan jika Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab) Lampung Utara harus berhutang, maka Fraksi Partai Golkar menyarankan mengajukan pinjaman paling besar Rp.80 Miliar.
Hal tersebut disampaikan saat mengikuti rapat bersama pimpinan DPRD, yang di hadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati, Senin, (11/5/2026)
Arnando, Rabu 13/5/2026 menjelaskan, hal tersebut menanggapi rencana pengajuan pinjaman Pemkab Lampung Utara sebesar Rp.150 Miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Saat rapat tersebut Arnando mengatakan Fraksi Partai Golkar, menyampaikan sedikitnya 5 poin yakni ; Poin pertama Fraksi Partai Golkar menyatakan mendukung seluruh kebijakan Bupati Lampura dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Poin kedua, Fraksi Partai Golkar meminta transparansi dan menjelaskan secara rinci latar belakang dan rencana penggunaan pinjaman tersebut.
Poin ketiga, meminta pemerintah daerah agar menjelaskan kondisi keuangan daerah dan skema pengembalian pinjaman kepada fraksi-fraksi DPRD.
Poin keempat, Fraksi Partai Golkar tidak sependapat untuk pinjaman Rp.150 Miliar mengingat kondisi keuangan daerah yang belum memadai dan saat ini pemerintah daerah masih memiliki hutang kepada PT SMI yang harus lunas pada Februari 2027.
poin kelima, Fraksi Partai Golkar menyatakan jikalau Pemkab Lampung Utara harus berhutang, Fraksi Partai Golkar berpendapat dari hasil kajian menyarankan berhutang paling besar Rp80 Miliar.
“Mengapa Fraksi Partai Golkar masih belum sependapat apabila memaksa pinjaman Rp.150 Miliar tersebut mengingat aturannya harus selesai selama 4 tahun di masa periode bupati saat ini,” Ujar Arnando Ferdiansyah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Lampung Utara tersebut.
Arnando menjelaskan, kita ketahui saat ini kondisi transfer pusat trend nya dari 2025 sampai 2026 ini mengalami penurunan.
Hal itu untuk menjaga stabilitas fiskal dan kemandirian fiskal kabupaten Lampung Utara.
"Nantinya dalam pelaksanaannya, Fraksi Partai Golkar meminta Pemkab untuk mengecek kualitas, agar dalam proses pembangunan yang bersumber dari hasil hutang tersebut mendapatkan pekerjaan yang berkwalitas, jangan sudah berhutang, pekerjaan nya tidak terkontrol sehingga hasilnya kurang baik." Ujarnya. (Tim)
