).png)
.png)
Kayong Utara, Sergap24.info
Sejumlah warga Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, mengeluhkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran. Keluhan tersebut disampaikan kepada awak media pada Selasa malam, 6 Januari 2026.
Salah satu warga Desa Durian Sebatang, yang enggan disebutkan identitasnya, mengadu kepada jurnalis Sergap24 Info, Subyharjo. Warga tersebut mempertanyakan sistem penetapan penerima bantuan PKH yang menurutnya masih terkesan “pilah pilih” dan belum mencerminkan asas keadilan serta transparansi.
“Sebenarnya sistem penerima bantuan PKH itu seperti apa, yang layak dan tidak layaknya?” ujar warga melalui sambungan telepon.
Warga juga mengaku bingung dengan kondisi pemerintahan desa, khususnya terkait kinerja Penjabat (PJ) Kepala Desa Durian Sebatang yang disebut jarang, bahkan tidak pernah, masuk kantor. Hal ini semakin menambah ketidakjelasan terkait proses dan mekanisme penyaluran bantuan PKH yang dilakukan pada akhir Desember 2025 lalu.
Menurut pengakuan warga, terdapat banyak masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun tidak mendapatkan PKH, sementara di sisi lain ada penerima yang dianggap tidak memenuhi kriteria. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah desa.
Warga juga mempertanyakan peran perangkat desa, dusun, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya transparansi dari oknum pejabat pemerintahan desa dinilai menjadi penyebab utama keresahan warga.
“Sebenarnya kita punya dusun dan BPD Desa, tetapi kenapa warga banyak yang mengeluhkan kurang transparannya desa. Ke mana seharusnya warga menyalurkan aspirasinya?” keluh warga.
Sebagai jurnalis Sergap24 Info, Subyharjo berharap kepada PJ Kepala Desa, aparatur desa, seluruh perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar lebih bijak, transparan, adil, dan benar-benar melayani masyarakat tanpa diskriminasi.
Selain itu, ia juga meminta kepada Inspektorat, auditor, serta instansi terkait di Kabupaten Kayong Utara agar bersikap amanah, profesional, dan tidak menutup-nutupi persoalan yang tengah dikeluhkan warga.
“Banyak warga yang layak justru tidak mendapatkan bantuan, ada juga yang terputus tanpa penjelasan. Ini membuat warga resah,” ujarnya.
Warga juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kayong Utara untuk bersikap profesional, mengingat dari bulan Desember 2025 hingga awal Januari 2026, PJ Kepala Desa Durian Sebatang disebut tidak pernah berada di kantor desa.
Tak hanya itu, warga Desa Durian Sebatang juga menuntut transparansi terkait pemaparan anggaran tahun 2025, termasuk program apa saja yang telah disalurkan serta pembangunan apa yang telah terealisasi dari penggunaan dana desa selama tahun anggaran tersebut.
Penulis:
Subyharjo
Jurnalis Sergap24 Info
