.png)
Asahan, Sergap24.info
Gelombang kritik terhadap manajemen PLN kembali mencuat, kali ini menghantam langsung ULP PLN Kisaran. Aliansi Lembaga se-Kabupaten Asahan melontarkan seruan terbuka untuk reformasi total di tubuh unit kerja ini, menyusul sederet dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan aset negara, dan minimnya transparansi dalam pelayanan publik.
Dalam dokumen pernyataan sikap sepanjang tiga lembar yang diperoleh redaksi, aliansi menuntut pencopotan Kepala ULP PLN Kisaran, Fadly Umawi, atas ketidakmampuan menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasan terhadap bawahannya.
"Kami menemukan indikasi kuat bahwa perilaku menyimpang di tubuh PLN Kisaran bukan hanya insiden teknis, tapi sistemik, dan Kepala ULP tidak mengambil langkah korektif apa pun,” ujar Koordinator Aksi, Risky Nur Aldiyansyah, saat ditemui usai penyerahan dokumen.
Beberapa poin yang menjadi sorotan dalam tuntutan tersebut antara lain:
Dugaan penjualan kabel tembaga bekas yang merupakan aset negara.
Ketidakterbukaan dana CSR dan anggaran bulanan operasional PLN.
Pelanggaran prosedur kerja, termasuk pencopotan pegawai tanpa mekanisme resmi.
Keberadaan alat dan kabel ilegal di jaringan tiang listrik PLN yang menimbulkan risiko keselamatan.
Dominasi oknum internal yang disebut memiliki peran sentral dalam sejumlah keputusan tanpa transparansi.
Aliansi juga menyoal kerja sama PLN Kisaran dengan pihak ketiga (vendor), yang dinilai tidak berintegritas dan bahkan terlibat langsung dalam praktik penyimpangan. Lebih jauh, mereka menilai bahwa kondisi ini telah menjauhkan PLN dari semangat pelayanan publik dan prinsip good governance yang digaungkan pemerintah.
Kepala ULP Belum Beri Respons
Upaya konfirmasi kepada Fadly Umawi telah dilakukan oleh redaksi, baik melalui panggilan maupun pesan resmi. Namun hingga rilis ini diterbitkan, tidak ada tanggapan maupun pernyataan klarifikasi yang diberikan oleh pihak ULP PLN Kisaran.
"Jika tidak ada tindakan dari jajaran atas PLN maupun penegak hukum, kami siap membawa persoalan ini ke ranah hukum dan mengungkap lebih jauh aktor-aktor di balik kekacauan sistem ini,” tegas Risky.
Aliansi menegaskan bahwa tuntutan ini bukan serangan personal, melainkan panggilan untuk pembenahan sistemik agar PLN bisa kembali pada jalur pelayanan yang profesional dan berpihak pada masyarakat.
Jum'at, (20/06/2025)
(Zulkarnain)
